BUKAN BERARTI DIBATASI, IKLAN KAMPANYE DIATUR KPU-D

Pada tahapan Kampanye Pemilu 2019 yang dimulai 24 Maret sampai dengan 13 April mendatang,   penyiaran   Lembaga Penyiaran Publik Lokal-LPPL dinilai sangat strategis sebagai bagian dari proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Namun, bukan berarti dibatasi, jika iklan Kampanye mekanisme dan pembiayannya diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah-KPUD.Permasalahan tersebut, terungkap Dalam dialog Interaktif Berjaringan Nasional 113 LPPL di seluruh Indonesia, Kamis pagi, yang juga disiarkan LPPL Radio Bercahaya FM  Cilacap. 

Sumber : Ilustrasi Iklan Politik (ist)

Sebagai media layanan publik, keberadaan LPPL baik Televisi maupun Radio diharapkan tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat, melainkan dapat sebagai media p[enghubung antara pemerintah di daerah dengan masyarakatnya. Terlebih pada tahapan Kampanye Pemilu 2019, yaitu 24 Maret sampai dengan 13 April 2019, Lembaga Penyiaran Publik Lokal-LPPL dapat memnberikan edukasi kepada masyarakat melalui program acara siarannya. Dalam Dialog Interaktif Berejaringan Nasional dengan topik Penyiaran Sehat dan Berkualitas untyuk Pemilu Damai 2019, yang disiarkan sedikitnya 113 stasiun radio LPPL seluruh Indonesia, Kamis pagi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia-KPI Pusat Ubaydillah mengakui,  penyiaran iklan kampanye sesuai Undang-Undang Pemilu terkesan dibatasi, karena para peserta pemilu harus menyerahlkan materi dan bahan iklan kampaye kepada KPU dan KPUD di daerah demi ketertiban dan kelanvcaran pesta demokrasi Pemilu 2019.

Namun Ubaydillah menjelaskan, untuk mengenalkan para calon legislatif maupun pasngan calon preseiden dan wakil presiden  kepada masyarakat, media massa atau Lembaga penyiaran termasuk LPPL, dituntut untuk berkreasi dalam menyusun program acara siaran, seperti futures. Yasng terpenting menurut Ubaydillah, media massa atau Lembaga penyiaran termasuk LPPL, tetap berpegang pada azas pemerataan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu.

Dengan diberikan kesempatan pemutaran iklan Kampanye oleh KPUD kepada Lembaga Penyiaran yang berizin resmi berarti sekaligus untuk  memberikan pengakuan legal formal . Karena diakui, saat ini banyak ditemui beroperasinya siaran-siaran radio illegal, karena tidak mengurus izin maupun  izinnya mati atau tidak diperpanjang, (4ng2id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *