Polemik Revisi UU Lantas dan Angkutan Jalan

Polemik tentang rencana Revisi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kini dalam penggodokan di pemerintah pusat dan kalangan legislatif, terus bergulir di masyarakat Cilacap

Sejumlah kalangan yang ditemui Bercahaya FM lebih banyak yang menilai revisi tersebut belum perlu dilakukan. Sebab, salah satu klausul dalam revisi adalah mengatur tentang transportasi online yang nantinya berada dalam pengaturan pusat. Sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sudah ada dalam perspektif undang–undang. Bahkan, daerah sudah membuat produk hukum seperti Peraturan Gubernur untuk memayungi keberadaan transportasi online tersebut.

Menyikapi hal ini, Kasat Lantas Polres Cilacap AKP Ahmad Nur Ari menyampaikan,agar para pihak, khususnya pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan membahas permasalahan tersebut. Dikatakan, pihaknya juga sudah memfasilitasi pembahasan tersebut dengan mengundang Praktisi Hukum , pengamat Transportasi Onlie, PT. Jasa Raharja dan sejumlah dinas instansi terkait di Cilacap termasuk para driver online dan komunitas peduli keselamatan lalu lintas.

Diberitakan sebelumnya, sikap penolakan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed – Dr Noor Aziz Said. Praktisi hukum ini menjelaskan, payung hukum berupa Perda sudah lebih dari cukup untuk mengatur tentang transportasi online. Menurut Noor Aziz, keberadaan angkutan berbasis online yang makin marak secara nasional dan kemudian menjadi dasar revisi undang –undang, dianggap belum merupakan kebutuhan nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *