Ratusan Perangkat Desa Gruduk DPRD Tuntut Siltap

Persatuan Perangkat Desa Indonesia – PPDI Kabupaten Cilacap menuntut Pemkab Cilacap membayarkan penghasilan mereka sesuai dengan UMK atau Upah Minimum Kabupaten. Tuntutan disampaikan oleh ratusan perangkat yang kemarin sempat menggeruduk gedung dewan.

Ketua PPDI Cilacap – Agus Sunaryo mengatakan, penghasilan tetap atau siltap selama ini dibayarkan dengan waktu yang tidak jelas. Bahkan saat ini saja, sudah 6 bulan belum dibayarkan. Dan lebih miris, nominalnya dibawah UMK Cilacap.

Oleh karenanya PPDI mendesak penerbitan Peraturan Bupati untuk membayarkan siltap setiap bulan dengan besaran sama. Tuntutan lain, adanya tunjangan bagi perangkat desa baik tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan purna bhakti. Serta meminta agar SK tugas yang diberikan kepada mereka bukan dari Kepala Desa tetapi dari Bupati Cilacap.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Cilacap – Toni Osmon mengatakan, pembayaran siltap tersebut sudah sesuai aturan. Yakni dari desa memberikan SPJ kepada camat yang menjadi kepanjangan tangan bupati. Namun, selama ini dituding masih minim komunikasi dari para perangkat kepada camat.

Oleh karena itu, pihaknya berencana bakal mencari solusi untuk memangkas birokrasi yang dinilai memperlambat proses tersebut, yaitu dengan menggandeng sejumlah instansi seperti Dispermades, DPPKAD, Asisten Pemerintahan Setda dan dinas teknis lainnya, termasuk perwakilan PPDI.

Toni Osmon menarget,tiga bulan kedepan tuntutan PPDI ini bakal menemukan solusi. (Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *