Kerap Dibina Tetap Banyak PKL Bandel

Kendati pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima atau PKL kerap dilakukan oleh Satpol PP Cilacap, namun faktanya hingga saat ini tetap ditemukan banyak PKL yang melanggar aturan. Dalam Perda Nomor 5 tahun 2004, salah satu pasalnya menyebut, tentang lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan PKL. Selain tempat yang dijinkan, PKL juga dilarang meninggalkan sarana dagangangan di lokasi tersebut.

Di lain sisi, keberadaan PKL sebenarnya mampu menyokong roda perekonomian rakyat. Sayangnya upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini dipandang tidak efektif. Koordinator Asosiasi Pedagang Kaki Lima – APKALI Cilacap – Isdarianto mengaku sangat mendukung penertiban kalangannya yang dianggap melanggar aturan. Hanya saja, langkah penertiban itu belum dibarengi dengan solusi seperti penyediaan lahan khusus sebagai zona PKL. Artinya, penertiban yang sudah dilakukan justru mengancam nasib para pedagang kecil ini.

Sementara Kepala Kesbangpol Cilacap – Wijonardi mengungkapkan, penertiban PKL itu telah sesuai payung hukum yang ada. Kemudian langkah awal untuk mensejahterakan PKL bakal ditempuh dengan mendata ulang yang dilanjut evaluasi serta penerapan kebijakan.

“Hal yang tidak kalah penting, setelah dilakukan pendataan diharapkan seluruh PKL dapat mematuhi aturan yang ada” imbuhnya.

Kasat Pol PP Cilacap – Ditiasa Pradipta melalui Kasi Operasi dan Pengendalian – Rohwanto mengatakan, pihaknya kerap melakukan tindakan prefentif dengan memanggil semua PKL yang berjualan untuk dilakukan pembinaan. Pemanggilan dilakukan antara lain karena pelanggaran tentang lokasi jualan. Biasanya, setelah pembinaan, PKL diminta membuat surat pernyataan tidak melanggar aturan. Tetapi yang terjadi, tetap banyak PKL yang membandel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *