Cegah Pungli BPN Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Badan Pertanahan Nasional – BPN Kabupaten Cilacap kini semakin memperketat aturan pengurusan berbagai adnimistari terkait petanahan. Aturan ini untuk menghindari terjadinya praktik korupsi maupun pungutan liar atau Pungli.

Wujud dari upaya menghindari pungli dilakukan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Acara berlangsung di aula kantor BPN pada Kamis pagi tadi.

Bupati Cilacap meminta, pencanangan tersebut tidak sebatas agenda seremonial, namun direalisasikan sebagai langkah awal untuk mendorong percepatan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang terarah, sinergis dan berkesinambungan. Khususnya di jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

Selain itu Pencanangan Zona Integritas diminta untuk dipublikasikan secara luas. Sehingga semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu Kepala BPN Cilacap – Yuli Mardiyono memastikan, BPN bakal lebih bekerja secara profesional. Ia juga mengklaim pelayanan BPN seperti program Pendaftaran Sistematis Lengkap atau PTSL telah bersih dari pungli. Secara tegas pihaknya menyatakan seluruh petugas dijajaran BPN dilarang keras melakukan penarikan apapun dalam program PTSL tersebut.

“BPN sendiri sebenarnya tidak ada tarikan sama sekali, saya melarang petugas saya untuk melakukan penarikan atau pungli. Hanya keterbatasan pembiyayaan negara kita belum bisa menyentuh kebutuhan masyarakat prasertifikasi. Sehingga ada yang namanya rembug warga yang diatur oleh perbup bupati nomer 79 tahun 2017 itu memungkinkan dirembug dari warga untuk warga mengenai kebutuhan spesifik diluar sertifikasi. Seperti patok, materai dan rapat – rapat didaerah,” jelasnya.

Yuli menargetkan pada tahun ini pihaknya mematok target menerbitkan 50 ribu sertifikat hak atas tanah dan 65 ribu peta bidang tanah atau PBT. Pada tahun 2017, BPN menerbitkan sekitar 23.500 SHT, dan pada 2018 sekitar 44 ribuan SHT. (guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *