Terungkap Dugaan Praktek Pungli Bermodus Pengurusan Amen Nikah

Pungutan liar atau pungli masih menjadi persoalan tersendiri untuk sektor pelayanan publik diberbagai wilayah. Tak terkecuali di Cilacap yang diketahui belakangan ini disinyalir terdapat praktik pungli dalam pengurusan amen nikah atau surat menumpang nikah oleh oknum petugasnya. Dugaan pungli ini terjadi di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.

Camat Cilacap Tengah – Anisa Febriana saat dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan praktik pungli tersebut. Katanya praktek ini terjadi dalam modus pengurusan amen nikah diwilayah Kelurahan Sidanegara.  Hal tersebut diketahuinya setelah dirinya mendapatkan surat pemberitahuan dan pemanggilan dari Saber Pungli maupun Inspektorat Cilacap beberapa waktu lalu.

Katanya kejadian tersebut bermula ketika terduga petugas amen nikah kedapatan menerima uang sebesar 30 ribu dari pemohon, yang kemudian di foto dan dilaporkan oleh orang lain. Kendati demikian, dugaan kasus ini masih dilakukan pendalaman. Pasalnya dari sejumlah informasi yang diterima, petugas dinilai hanya sebatas menerima.

“Jadi ini bukan cerita bohong, saya dipanggil Inspektorat karena ada surat saber pungli bahwa di Sidanegara ada petugas yang menerima uang 30 ribu setelah mengurus surat amen nikah,” jelasnya.

Anisa menambahkan, sehari setelah dirinya dipanggil oleh inspektorat, seluruh pejabat baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan telah dikumpulkan dan diberikan instruksi tentang larangan meminta maupun menerima uang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih sejak 5 tahun sebelumnya Cilacap Tengah dinilai sudah berpredikat bersih pungli dan dikenal Zero Cost dalam pelayanan publiknya.

“Sejak launcing Paten tidak ada penarikan apapun atau Zero Cost. Saya juga selalu memberikan perintah untuk tidak boleh ada yang meminta apapun dan untuk saat ini saya tambah tidak ada yang boleh menerima apapun. Terkait temuan pungli amen nikah, saya langsung menindaklanjutinya dengan mengumpulkan seluruh lurah, kasi, , maupun carik untuk menyikapi persoalan pungli dengan serius,” kata Anisa.

Anisa menegaskan, untuk mencegah adanya indikasi praktik pungli, kedepannya kinerja pelayanan publik bakal terus dipantau, selain itu disetiap kelurahan nantinya akan selalu diadakan koordinasi maupun komunikasi secara rutin. (Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *