Bupati Cilacap Soroti Pembatasan Usia Perkawinan

Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali menggenjot sejumlah program kerjanya, khususnya dalam hal meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.  Yakni dengan tujuan  untuk mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Hal tersebut diterungkap pada Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Bulan Februari tahun 2020, di Ruang rapat Jalabumi, Selasa (25/02/20).

Bupati Cilacap – Tato Suwarto Pamuji  dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Cilacap kedepannya bakal terus mendorong seluruh pihak untuk dapat menjalankan amanat UUD 1945. Khususnya dalam hal meningkatan kesejahteraan dengan menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu batas usia untuk melakukan perkawinan. Pengaturan batas usia dimaksudkan agar seseorang yang melangsungkan perkawinan dinilai telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Tentunya ini selaras dengan misi ke satu Pemkab Cilacap,” kata Bupati.

Lebih lanjut, pihaknya berharap, pengaturan batas usia akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam kesempatannya, Bupati turut mengajak kepada seluruh peserta rakor untuk merapatkan barisan, menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga nantinya kesejahteraan di Kabupaten Cilacap dapat semakin merata.

Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Cilacap –  Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H. mengatakan, dengan menjalankan amanat UUD 1945 maupun UU khususnya yang mengatur tentang pernikahan, dinilai dapat menekan ledakan penduduk di Cilacap. Selain itu dengan adanya aturan usia pernikahan juga dianggap dapat memberikan kesetaraan hak perempuan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun setara dengan laki – laki.

“Tidak terkecuali dalam rangka menekan jumlah angka perceraian di Kabupaten Cilacap yang jumlahnya cukup tinggi. Yakni mencapai 1200 perkara dan ada 800 permohonan cerai di awal tahun 2020,” imbuhnya.

Untuk diketahui kegiatan Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Cilacap. Seperti Wabup Syamsul Aulia Rahman, Sekda Farid Maruf, maupun Kepala Dinas lainnya dan Camat hingga Lurah se Cilacap.

(guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *