Dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, Lapas Nusakambangan Genjot Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang menjadi salah satu bagian dari 15 poin resolusi pemasyarakatan tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, dipastikan bakal digarap serius oleh Lapas Nusakambangan Cilacap.  Hal tersebut dibuktikan dengan  sejumlah lahan yang tersedia sudah mulai ditanami komoditas jagung oleh warga binaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Lapas Se-Nusakambangan dan Cilacap – Erwedi Supriyatno usai melaksanakan Media Gathering bertajuk “Kolaborasi, Dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020”  di Aula Wisma Sari Lapas Kelas 1 LP Batu Nusakambangan Kamis, (27/2/20).

“Lapas Nusakambangan yang mendapatkan amanah untuk melakukan penanaman jagung diatas lahan seluas 40 hektare, sejak Januari lalu penanaman itu sudah mulai dilaksanakan, “ ungkap Erwedi.

Selain komoditas jagung, Erwedi menjelaskan, nantinya pihak dari Lapas Nusakambangan juga akan membuka lahan seluas 15 hektare untuk penanaman padi. Bahkan untuk mengoptimalisasi program ketahanan pangan itu, pihaknya  mengaku telah menggandeng ahli pertanian asal Boyolali.

“Selain melakukan pemetaan lahan kita juga menggandeng seorang tokoh petani sukses asal Boyolali. Nantinya kita kedepan akan melakukan riset dan penanaman padi di Nusakambangan tidak lagi menggunakan sistem yang bersifat tradisional. Tapi kita akan melakukan penanaman dengan pengkajian dari sejumlah riset, mulai dari struktur tanah maupun kondisi alam disini agar hasilnya lebih optimal,” kata Erwedi.

Erwedi optimis program ketahanan pangan bakal terwujud, sebab berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan, diketahui dari setiap satu hektare lahan di Nusakambangan akan mampu menghasilkan padi sekitar 8 hingga 12 ton.

“Untuk pengolahan lahan nantinya akan dioptimalkan dengan melibatkan warga binaan dari lapas terbuka,” imbuhnya.

Kendati demikian, sampai saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang dinilai harus diselesaikan guna mensukseskan program tersebut. Salah satunya adalah keberadaan penduduk liar yang sudah menetap lama dan menggunakan lahan milik Kementrian Hukum dan Ham.

“Tentunya kita membutuhkan sinergitas dari lintas sektoral baik TNI POLRI maupun Kejaksaan untuk mewujudkan serta mengoptimalkan program ketahanan pangan. Diantaranya dengan secara bertahap meminimalisir keberadaan masyarakat yang tinggal dan bercocok tanam di Nusakambangan. Karena semakin banyaknya masyarakat tentunya juga akan mengganggu ketertiban dan keamanan di Nusakambangan. Apalagi kedepan akan dibangun  beberapa lapas di Nusakambangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui 15 Poin Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang bakal dijalankan oleh Lapas Nusakambangan dan Cilacap diantaranya, berkomitmen mendorong 681 satuan kerja pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM,  pemberian hak remisi kepada 228.530 narapidana,  pemberian program integral berupa pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) kepada 69.358 narapidana, pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika.

Berikutnya, pemberian layanan makanan siap saji di UPT pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh lapas/rutan, peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikat kepada 35.860 narapidana, mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektare, mewujudkan zero overstaying, mewujudkan penyelesaian overcrowding.

(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *