Dukung Kepmen, Ratusan Narapidana Lapas Nusakambangan Bakal Dibebaskan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly membebaskan 30 ribu narapidana karena darurat wabah virus Corona. Keputusan itu tertuang dalam keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

Koordinator Lapas Se-Nusakambangan dan Cilacap – Erwedi Supriyatno mengakuinya, bahkan Keputusan Menteri ini berdasarkan informasi yang diterimanya, telah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Yakni 30 Maret 2020.

Ketika dikonfirmasi Bercahaya fm, terkait jumlah narapidana atau warga binaan yang akan dibebaskan melalui asimiliasi dan integritas, Erwedi mengungkapkan, sejauh ini untuk Lapas Se Nusakambangan masih belum memiliki jumlah pastinya. Sebab masih dalam proses pendataan.

Namun demikian, pihaknya berharap nantinya ada sekitar 100 orang warga binaan yang dapat dibebaskan.

Kita harapkan nantinya ada sekitar 100 orang warga binaan yang dapat dibebaskan, tentunya hal ini harus sesuai syarat yang berlaku. Terlebih ini juga sebagai langkah untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara, yang nantinya dioptimalkan untuk penanggulangan Covid19, maupun mendukung program resolusi lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya sudah dicanangkan,” kata Erwedi.

Lebih lanjut Erwedi menjelaskan, untuk Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

Yakni, Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

“Untuk mereka yang akan dibebaskan  itu yang diluar  dalam PP no 99 tahun 2012. Diantaranya seperti mereka yang tidak terkait dengan kasus Narkoba, terorisme, dan korupsi,” pungkasnya.

(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *