Siltap Kades dan Perangkat Desa di Cilacap Belum Cair

Penghasilan Tetap atau Siltap Kades maupun perangkat desa di Cilacap untuk bulan April ini masih belum dapat dicairkan. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab dari persoalan ini. Diantaranya adanya regulasi baru berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 4440/2857/SJ.

Yakni tentang implementasi peraturan Mendagri no 119 tahun 2019 tentang pemotongan penyetoran dan pembayaran jaminan kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa. Sedangkan faktor lainnya adalah masih adanya data dari Desa yang dinilai masih harus dibenahi.


Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap – Arifin Santosa Raden melalui Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa Wahyu Indra Setyawa mengungkapkan, dari aturan yang ada secara teknis pembayaran langsung kepada BPJS Kesehatan melalui virtual account 4 persen untuk iuran JKN sebesar 4 persen oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa atau Pemdes.

Dalam hal ini Dispermades Cilacap dijelaskan sudah melakukan sejumlah langkah perubahan dengan mengambil uang di Desa dalam hal ini yang bersumber dari ADD JKN untuk dijadikan pembayaran kegiatan khususnya JKN.

Kemudian rekening virtual account Satu persen untuk iuran JKN sebesar satu persen oleh PPKD selaku BUD dijelaskan proses pembayarannya harus satu tahapan dan secara bersamaan.

BPJS kan menerimanya 5 persen dalam satu waktu, dari kami 4 persen dan dari pemotongan BUD sebesar satu persen itu harus bareng masuk ke rekening BPJS. Hal ini yang menjadi salah satu kesulitan kami. Sehingga jika ada Desa yang sudah mengajukan permohonan lebih awal dan bersamaan dengan dana desa harus menunggu yang lain” ungkapnya.


Sementara disinggung soal jumlah desa yang sudah lengkap dokumen permohonannya, Wahyu mengungkapkan 269 Desa per Rabu 15 April 2020, dokumen tersebut ditargetkan sudah siap dan masuk semua. Sementara dari hasil rekap, dikatakan seluruh data dari Desa di 16 Kecamatan sudah lengkap. Namun demikian ada Desa di 5 Kecamatan yang masih dalam proses penyempurnaan. Seperti halnya untuk desa di Kecamatan Dayeuhluhur dan Adipala, yang diketahui untuk data tertulis dan angka dinilai masih perlu dibenahi dan disesuaikan.

Insya Allah untuk hari ini per 15 April 2020 untuk 269 Desa sudah siap dan masuk semua. Untuk yang belum, dari hasil rekap kami ada 5 Kecamatan yang datanya masih harus dibenahi lagi,”kata Wahyu.

Wahyu berharap terkait regulasi yang berlaku pada saat ini, mampu dijalankan optimal dengan peran serta dari seluruh pihak. Baik pemerintah Desa, Kecamatan hingga Dispermades.

Regulasi ini tidak perlu dijadikan sebuah polemik, dan sudah seharusnya dijalankan dengan baik. Tentunya dalam hal ini memerlukan peran serta dari seluruh pihak. Sehingga nantinya benar – benar dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.


(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *