73 Desa di Kabupaten Cilacap Masuk Zona Merah Kemiskinan, 7 Diantaranya Berlabel Desa Inovasi

CILACAP – Kabupaten Cilacap dibandrol menjadi daerah industri serta pusat kegiatan nasional. Labelisasi ini makin menguat setelah investasi bernilai triliyunan rupiah tertanam di di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu beberapa tahun terahir. Bahkan berbagai industri raksasa pun berdiri, mulai dari PLTU, pengembangan kilang RFCC (Residual Fuel Catalytic Cracking) Pertamina, hingga  mega proyek lainnya seperti Refinery Development Master Plan atau RDMP, untuk merevitalisasi 5 kilang Pertamina Cilacap.

Diibandingkan dengan daerah lain di Jawa tengah, tentunya Kabupaten Cilacap memiliki banyak keunggulan fasilitas yang dapat mendukung pembangunan. Diantaranya Bandara Tunggul Wulung dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 3 Cabang Tanjung Intan. Namun demikian, terdapat fakta miris pada angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Cilacap hingga saat ini.

Hal  ini terungkap pada Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2021 yang berlangsung di Aula Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA), Kamis 27 Mei 2021.

Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Cilacap – Syamsul Aulia Rahman mengungkapkan, angka kemiskinan di Cilacap dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, mengalami grafik yang meningkat dan cukup memperihatinkan. Dari data yang ada, sedikitnya terdapat 73 desa dari 24 Kecamatan yang masuk dalam kategori miskin dengan status kesejahteraan penduduknya yang masih rendah.  

Yang mencengangkan, ada 7 Desa Inovasi yang turut terbelenggu dalam zona merah kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah Desa Limbangan di Kecamatan Wanareja, Desa Sindangbarang di Kecamatan Karangpucung, Desa Maos Lor di Kecamatan Maos, Desa Karangtengah di Kecamatan Sampang, serta Desa Gentasari di Kecamatan Kroya.

Terkait hal ini, Wabup kembali mengatakan, melonjaknya grafik kemiskinan diantaranya merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Kendati demikian, pihaknya bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, telah memiliki sejumlah program percepatan kerja guna mengentaskan kemiskinan ini.

Seperti mengoptimalkan penggunaan BLT, Dana Desa sesuai regulasi pemerintah pusat, menggerakan peran serta Perusahaan yang ada di Cilacap melalui program CSR, maupun bentuk pendampingan disetiap desa.

“Memang angkanya kemiskinannya naik, tapi kita dengan pemerintah pusat optimis akan dapat menanganinya dengan berbagai perbaikan. Kita akan meresponnya dengan sinkronisasi pendampingan program dari provinsi maupun program dari OPD di Kabupaten Cilacap dengan diantaranya memetakan data yang ada,” ungkap Syamsul.

Syamsul berharap, kondisi kemiskinan pada 73 Desa  nantinya dapat tertangani dengan baik. Selain itu  7 Desa Inovasi kedepannya mampu untuk terus bertahan dan semangat dalam berinovasi.

Sementara itu berdasarkan data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Cilacap, kemiskinan di Cilacap masih cukup memperihatinkan. Salah satu indikatornya adalah pada tahun 2019 mencapai 10,73 persen, kemudian berlanjut pada akhir 2020 lalu yang melonjak hingga masuk dalam kategori merah kemiskinan. Yakni mencapai angka 11,14 persen atau diatas batas yang ditetapkan oleh Provinsi Jateng.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Cilacap – Sumbowo mengungkapkan, bahwa kondisi ini harus mendapatkan penanganan dan perhatian dari semua pihak. Diantaranya dengan mengoptimalisasi replikasi program kerja yang belakangan ini sudah berjalan ditingkat Provinsi. Yakni dengan pendampingan setiap desa miskin  minimal oleh satu OPD yang ada dilingkup Kabupaten Cilacap.

“Hal ini tentunya diperlukan langkah invetarisasi pokok persoalan yang ada dilapangan, sinkronisasi data, pemetaan wilayah Desa yang masuk dalam kategori kemiskinan, maupun lainnya,” ungkapnya.

Selain itu terdapat solusi lain yang dapat dilakukan guna menyelesaikan persoalan kemiskinan di 73 Desa dari 24 Kecamatan di Cilacap. Yakni dengan intervensi berupa rehab rumah tidak layak huni atau RTLH yang secara teknis ada dalam kewenangan Dinas Perkimta. Dengan syarat RTLH harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan berada diatas tanah milik pribadi.

“Sementara jika hal tersebut dirasa masih menemui persoalan, nantinya dapat juga diselesaikan dengan program lain seperyti bedah rumah dari Baznas Cilacap maupun lainya. Dalam waktu dekat upaya pengentasan kemiskinan ini akan dilanjutkan dengan rapat bersama setiap OPD di Cilacap,” pungkasnya.

(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *