Kualitas SDM Rendah, APDESI Ujung Tombak Pembangunan Desa

Minimnya kualitas SDM perangkat desa, menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Sebab, persoalan ini kerap berakibat pada terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Bahkan persoalan pada APBDes yang terjadi di Cilacap juga merupakan dampak dari minimnya kualitas SDM para perangkat desa dalam mengelola keuangan.

Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji berikut dinas terkait mengambil langkah serius untuk membenahi persoalan ini. Diantaranya dengan memberikan bimbingan teknis dan upaya pengawasan terhadap pengelolaan APBDES maupun ADD. Bupati menyampaikan hal ini usai mengikuti Musyawarah Cabang APDESI – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap. Acara berlangsung di Gedung Graha Pemuda Cilacap, pada Rabu pagi tadi.

Dikatakan, peran dan fungsi APDESI Kabupaten Cilacap menjadi catatan tersendiri oleh dirinya. Oleh karenanya ia meminta agar organisasi ini mampu bekerja secara nyata, karena peranannya sebagai ujung tombak peningkatan kualitas SDM perangkat Desa.

Lebih lanjut, kemajuan desa atau daerah pinggiran merupakan indikator kemajuan suatu daerah. Terlebih keberadaan Kabupaten Cilacap yang diklaim menjadi pusat pembangunan Nasinonal di Jawa Tengah. Untuk itu katanya, pembangunan wilayah desa harus benar – benar terproyeksi dengan baik. Yakni tidak lagi ada penyimpangan maupun penyalahgunaan APBDes maupun ADD.  

Bupati menambahkan, untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan maupun potensi yang dimiliki setiap desa,  Pemkab Cilacap berencana menerapkan Desa Award. Tak tanggung – tanggung, Bupati menjanjikan akan memberikan mobil oprasional untuk pemenang. Hadiah ini katanya untuk mendukung kemajuan dan pemerataan pembangunan suatu desa.

“Desa terbaik nanti akan diberikan mobil oleh kita, untuk reward dan memacu mereka. Tapi bukan berarti yang jelek kita biarkan, melainkan tetap kita bantu. Semua desa nanti diharapkan sejahtera, tetap mendapatkan pengawasan dan pendampingan,” jelas Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cilacap – Achmad Arifin mengakui, hingga kini masih kerap terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Potensi penyimpangan ini bahkan masih sangat rawan terjadi dihampir semua pemerintahan desa Kabupaten Cilacap. Baik penyimpangan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat maupun APBD Cilacap.

Arifin menyebut adanya kasus oknum Kepala Desa di Jeruk Legi Wetan yang akhirnya berujung pada penjara akibat melakukan tindakan penyimpangan uang desa yang mencapai ratusan juta rupiah. Dari kasus yang terjadi tahun 2018 lalu membuat pihaknya semakin optimal untuk meningkatkan sumber daya para perangkat desa. Salah satu upayanya dengan menerapkan sistem pengawasan Monev.

“Kurang lebih hampir 300 juta waktu itu, yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa tersebut. Kita akan selalu melakukan pengawasan setiap penggunaan dana desa baik yang bersumber dari pemerintahan pusat maupun APBD, seperti melalui pembinaan dan Monev,” tegas Arifin.

Arifin berharap, pengelolaan keuangan ditingkat desa akan semakin optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada lagi kasus penyimpangan atau penyalahgunaan APBDES maupun ADD yang menyeret kepala desa atau perangkatnya.

(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *