Lagi GTT PTT Adukan Nasibnya

Kalangan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau GTT PTT Kabupaten Cilacap kembali mengadukan nasibnya ke DPRD Cilacap. Lagi-lagi mereka mempersoalkan kesejahteraan yang belum ada keperpihakan dari pemerintah. Persoalan ini kembali diungkap oleh puluhan GTT PTT yang beraudensi dengan anggota dewan Rabu (02/10/19).

Salah satu perwakilan dari Forum GTT PTT Cilacap –  Sultoni mengatakan, Pemkab Cilacap harus segera menuntaskan persoalan yang mendera kalangannya. Diantaranya, memperjelas status dengan penerbitan SK Bupati untuk GTT PTT, peningkatan kesejahteraan guru wiyata bakti dan perhatian dalam bentuk penghargaan bagi GTT PTT non linier. Desakan lainnya agar Pemkab Cilacap membentuk Perda yang berpihak pada nasib tenaga pendidik GTT PTT di Cilacap.

Lebih lanjut, desakan ini karena keprihatinan yang dirasakan pihaknya terutama untuk GTT PTT non linear. Digambarkan selama ini honor  yang didapatkan jumlahnya masih jauh dari harapan hidup sejahtera.

“Hasil dari audiensi hari ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Pemkab melalui dinas terkait. Kami juga akan mengawalnya dan berencana melakukan kordinasi bersama DPRD Cilacap,” ujar Sultoni.

Direncanakan Perda Keberpihakan GTT PTT

Tampaknya kini honor GTT PTT sudah mendapatkan angin segar, menyusul titik terang berbagai tuntutan peningkatan kesejahteraan yang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau P dan K. Salah satunya adalah perencanaan pembentukan Perda tahun 2020 yang dinilai kedepannya bakal berpihak pada nasib para GTT PTT.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Cilacap –  Budi Santosa menyebut, jumlah GTT PTT dari TK hingga SMP diwilayahnya yang terverifikasi saat ini sekitar 4.900 orang. Sementara yang memenuhi syarat atau linier sebanyak 3.650 orang sedangkan sisanya masih belum linier.

Ia mengklaim, saat ini honor GTT PTT linier di Cilacap sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yakni sekitar 700 ribu per bulan mencakup BPJS. Sementara honor untuk GTT PTT non linier masih dibebankan pada pihak sekolah.Kondisi tersebut  diakuinya menjadi persoalan tersendiri,khususnya dalam status penyetaraan kesejahteraan GTT PTT di Cilacap.

Kendati demikian,  pihaknya tidak  tinggal diam, namun mengupayakan dengan melakukan kajian terkait ketepatan regulasi melalui studibanding ke sejumlah daerah yang dinilai telah berhasil mengangkat kesejahteraan baik GTT PTT linier maupun non linier.

“Terkait usulan pembentukan satgas percepatan penanganan kesejahteraan GTT PTT yang dilontarkan oleh Ketua Komisi D DPRD Cilacap – Didi Yudi Cahyadi, akan dilakukan pendalaman kerangkanya terlebih dahulu,” jelasnya.

(guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *