Mulai 1 September 2020, Beli Pupuk Bersubsidi Di Cilacap Wajib Pakai Kartu Tani

CILACAP – Terhitung mulai 1 September 2020, para petani khususnya diwilayah Pulau Jawa – Madura – Bali – NTT – dan Sulawesi Selatan, diwajibkan menggunakan “Kartu Tani” khususnya dalam setiap pembelian pupuk bersubsidi. Kewajiban penggunaan kartu tani tersebut, secara resmi tertuang dalam beberapa keputusan pemerintah.

Diantaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Nomor 491/KPTS/SR.320/B.5.2/08/2020 tentang Penagihan Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Dashboard Bank Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Agustus 2020.

Kemudian berdasarkan Surat Pimpinan KPK Nomor : B/4079/KSP.00/01-16/08/2020 tentang Rekomendasi Stranas Pencegahan Korupsi untuk Perbaikan Tata Kelola Subsidi Pupuk tertanggal 19 Agustus 2020. 

Ketentuan kewajiban penggunaan kartu tani tersebut ditindaklanjuti Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan dengan melayangkan surat ke setiap pemerintah daerah, termasuk kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap – Supriyanto, pada kegiatan Pers Rilis yang digelar di kantor dinas setempat, Jumat pagi (04/09/20).

Menindaklanjuti adanya keputusan tersebut, lanjut Supriyanto, Pemkab Cilacap melalui Dispertan telah melakukan sejumlah kesiapan.

Seperti melaksanakan koordinasi dengan pihak perbankan, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Pusri maupun PT Petrokimia Gresik selaku Produsen Pupuk. Kemudian melaksanakan Sosialisasi Implementasi Kartu Tani diseluruh Kecamatan dilingkup Kabupaten Cilacap.

Termasuk membuat Surat Bupati Cilacap kepada Camat Nomor : 521/04297/33 tanggal 30 Juli 2020 tentang Implementasi Percepatan Kartu Tani. Olehkarenanya kewajiban penggunaan kartu tani sebagai salah satu program pemerintah dinilai harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.

“Kartu Tani saya harap benar – benar dapat dimiliki oleh para petani. Sebab selain diwajibkan dalam setiap pembelian pupuk subsidi, jika dalam pendataan penggunan Kartu Tani masih sedikit, itu dapat berpengaruh pada alokasi pupuk subsidi yang bakal diterima untuk Kabupaten Cilacap,” kata Supriyanto. 

Sementara itu Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertan Cilacap – Sigit Widayanto mengatakan,  adanya kebijakan baru mengenai pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani, diakuinya berpotensi terkendala atau menemui berbagai tantangan yang harus dihadapi di lapangan. Seperti belum meratanya penggunaan atau kepemilikan Kartu Tani, Nonaktifnya Kartu Tani,  belum terdaftarnya para petani dalam e-RDKK.

Termasuk berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Cilacap Tahun 2020, khususnya jenis Urea dan SP 36.

Masih menurut Sigit,  dari total 123 ribu petani yang tersebar di seluruh Kabupaten Cilacap, sampai saat ini 20 persen diantaranya  masih belum memiliki Kartu Tani.

“Jadi ada yang sudah dapat atau kebagian dan ada juga yang masih belum mendapatkannya. Seperti para petani yang berada di Desa Mulyadadi – Kecamatan  Majenang, Pamulihan – Kecamatan Karangpucung, dan 6 Desa diwilayah Kecamatan Cimanggu,” terang Sigit.

Sedangkan untuk menjawab tantangan tersebut, diungkapkan, Dinas Pertanian Cilacap terus berupaya mengoptimalkan berbagai program kerjanya.

Mulai dari memberikan edukasi dan pendampingan  kepada petani melalui PPL tentang penggunaan Kartu Tani, Berkordinasi dengan BRI Cabang dan BRI Unit terkait distribusi Kartu Tani, Pengaktifan Kembali Kartu Tani melalui BRI, melakukan input data petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK, serta mengajukan alokasi tambahan pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng.

“Ada sebanyak 19.500 ton alokasi pupuk bersubsidi  sektor pertanian yang telah diterima oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah yang telah diajukan kembali guna memenuhi kebutuhan pertanian di Cilacap, ada sebanyak  4 ribu ton pupuk bersubsidi,” pungkasnya.   

(Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *