CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap untuk tahun 2022. Kegiatan yang digelar di Aula Diklat Praja Cilacap, Selasa (16/3/2021) ini dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji.
Acara yang digelar secara virtual ini diikuti Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, asisten Sekda, serta beberapa kepala OPD, lembaga/instansi pusat dan vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, stakeholder, dan undangan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf dalam paparannya menjelaskan, prediksi pendapatan dalam RKPD 2022 sebesar Rp 2,851 trilyun. Rinciannya berasal dari PAD Rp 723,22 milyar, pendapatan transfer Rp 1,944 trilyun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 184,41 milyar.
Namun dengan belanja mencapai Rp 4,623 trilyun, terdapat defisit anggaran Rp 1,797 trilyun. Adapun belanja sebesar itu terdiri dari belanja operasi Rp 2,856 trilyun, belanja modal Rp 1,187 trilyun, belanja tidak terduga Rp 40 juta, dan belanja transfer Rp 539 milyar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 25,65 milyar. Ini belum termasuk DAK dan Bankeu.
“Sehingga kalau di APBD 2021 defisit kita Rp 348 milyar, kalau di rancangan RKPD 2022 Rp 1,7 trilyun. Untuk menuju ke APBD, kalau defisitnya menyesuaikan tahun lalu kita harus merasionalisasi lagi Rp 1,4 trilyun”, kata Sekda.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat pada kesempatan ini menyampaikan enam pokok prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM.
Kemudian percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, PMKS, dan pemberdayaan keluarga, peningkatan kamtibmas, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kebencanaan, serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah.
“Kami berharap dengan Musrenbang ini, arah pembangunan Kabupaten Cilacap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, kata Taufik.
Dalam acara ini disampaikan pula arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2022 oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan pula kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan dan Pelaksanaan Pepres Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.
Agenda tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022 oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dan perwakilan peserta.