Penambang Pasir Resmi Terkena Imbas Gejolak Penolakan Warga

Penolakan aktifitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di sekitar dusun Bleberan, Desa Bunton Kecamatan Adipala, kembali bergejolak. Bahkan gejolaknya kini merambah pada aksi penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di bibir pantai Desa Bunton. Gelojak ini telah membuat para pengusaha tambang yang resmi ikut terkena imbasnya. Salah satunya Penambangan pasir berijin IUP OP milik Sumarno dan Yanto Adiwijaya yang berada di palung sungai Serayu atau muara Sungai Serayu Desa Bunton.

Ditemui Bercahaya FM usai audiensi di ruang Bupati pada Senin pagi, Kordinator Pendamping Pemanfaat – Kuwat Darmawan mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, Bupati Cilacap menyatakan dukungan penuh untuk penambang resmi. Sebab pengusaha ini telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan diakui, usaha tambang ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Bleberan. Ia mengklaim, aktifitasnya sudah mengantongi perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, gerakan penolakan yang merambah ke sejumlah perusahaan legal nantinya dapat merugikan warga sekitar. Sebab puluhan pekerja dipenambangan pasir tersebut yang berasal dari warga sekitar, terancam menganggur.

” Penolakan yang dilakukan ibu – ibu yang katanya dilaporkan kementrian atau Presiden itu adalah yang lokasinya disebelah bibir pantai. Kami menghormati hal tersebut tapi kami harapkan untuk saling memahami khususnya untuk penambangan legal semestinya didukung keberadaanya. Agar tidak terganggu proses perpanjangan izinya, terlebih didalamnya terdapat pekerja yang berasal dari warga Bleberan juga,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Kepala Disnakerin Cilacap – Kosasih, hasil evaluasi pihaknya, aktifitas penambang pasir yang resmi selama ini dinyatakan tidak cacat hukum dan diketahui tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan. Ia menyayangkan adanya gejolak sosial yang terjadi hingga merambah pada perusahan tambang pasir legal di Bleber Adipala.

“Sudah ada izin dari PSDA Provinsi Jateng, hanya saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Dan dari sisi lingkungan sebenarnya tidak ada masalah dari temen – temen Dinas Lingkungan Hidup sudah meneliti dan bisa direkomendasikan. Begitu juga dari sisi UPL UKL tidak ada masalah dan sebenarnya bisa terus berlanjut,”jelasnya.

Kosasih menambahkan, kedepanya Disnakerin Cilacap bakal memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan khusus. Sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. (Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *