Penetapan Zonasi PPDB Timbulkan Kekisruhan

Peraturan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019 yang saat ini sudah diterapkan disejumlah daerah dinilai carut marut. Di Cilacap ketentuan zonasi tersebut sempat menimbulkan kerancuan, tak terkecuali diwilayah perkotaan Cilacap, khususnya Kelurahan Lomanis yang menjadi korban atas dugaan adanya kesalahan penetapan jarak zonasi  untuk PPDB tingkat SMA. 

Salah satu perangkat Kelurahan Lomanis – Basiran mengatakan, dugaan tersebut bermula ketika banyaknya warga Lomanis yang tidak dapat masuk di sekolah terdekat, yakni SMA Negeri 1 karena alasan kalah saing jarak zonasi dengan pendaftar dari kelurahan lain. Namun pada kenyataanya data yang dilihat oleh pendaftar, dinilai tidak sesuai dengan realita yang ada.

Data yang dimaksud adalah daftar zonasi  PPDB Tahun 2019 Kelurahan Lomanis yang lokasinya tidak jauh dari SMA negeri 1, berada pada urutan ke 5 dengan jarak 2,7 km. Sementara kelurahan lainya yakni  Sidanegara  justru tercatat  berjarak 1,7 km. Praktis penetapan zonasi ini membuat sejumlah warga resah dan sempat melakukan protes ke pihak sekolah, Dinas terkait, maupun  kelurahan domisili tempat tinggal mereka. Bahkan diantaranya,  ada yang melakukan pembuktian dengan mengukur jarak dari kantor kelurahan hingga sekolah menggunakan spedometer kendaraan pribadinya.

Basiran menyatakan, adanya kisruh zonasi tersebut berimbas pada pupusnya harapan generasi muda dari Kelurahan Lomanis yang dinilai tidak dapat masuk ke sekolah SMA negeri. Sebab pengkrucutan zonasi setiap jamnya telah menggeser pendaftar asal Kelurahan Lomanis.

“Kalau menggunakan GoogleMap warga Lomanis jelas sangat dirugikan, karena tidak satupun SMA maupun SMP yang berada dalam jarak kurang dari 3 Kilometer. Kami harap pemerintah bisa membantu kami, bahwa jarak yang tertera pada zonasi PPDB untuk Kelurahan Lomanis tidaklah sesuai kenyataan” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Panitia PPDB online 2019 SMA Negeri 1 – Jumadin mengakui, adanya aduan mengenai zonasi PPDB. Problem tersebut dinilai telah diantisipasi sebelum dibukanya PPDB dengan melakukan koordinasi maupun aduan kepada dinas terkait. Namun nyatanya tidak ada perubahan terkait penetapan jarak yang tidak sesuai di lapangan dan aplikasi GoogleMap. Sehingga juknis terakhir kembali menjadi regulasi PPDB Sekolah.

“Saya berharap, masyarakat Lomanis dapat memahami kondisi yang ada saat ini, sebab penetapan aturan zonasi PPDB  merupakan kewenangan provinsi,” kata Jumadin.

(guruh).

2 comments

  1. Berambah lagi penderitaan masyarakat Lomanis yang konon katanya daerah yang paling makmur. Setelah menanggung beban akibat polusi udara yang begitu hebat dan merusak paru paru penduduk, ditambah genangan air dimusim hujan yang tak terselesaikan. Kini masyarakat Lomanis tidak dapat menikmati pendidikan di sekolah negeri. Whats next….. ?

    1. mari bersama sama mencari solusi terbaik dengan cara bijak, mungkin sudah saatnya generasi milenial ikut menyuarakan aspirasinya di ruang publik maupun wadah yang diberikan oleh Pemkab. Semoga selalu mendapatkan hasil terbaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *