Lagi, Polemik Tambang Pasir Bibir Pantai

Penambangan pasir disekitar bibir Pantai Dusun Bleberan, Desa Bunton Kecamatan Adipala, dituding berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain menyebabkan abrasi, dampak negatif penambangan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Ijin IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi  tambang di wilayah ini diajukan PT Putra Garuda Mas Raya. Persoalan ini memicu reaksi keras dari warga setempat yang siang tadi menggeruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap. Di kantor ini perwakilan massa dan perangkat Desa Bunton menemui pejabat terkait.

Kasi Perencanaan dan Dampak Lingkungan pada DLH Cilacap – Adi Setyawan menegaskan, lokasi sepandan atau seratus meter dari bibir pantai memang tidak dibolehkan sebagai tempat penambangan. Selain itu koordinatnya harus disesuaikan dan pengusahanya pun wajib membangun tanggul penahan disisi Selatan dengan ketinggian lima meter.

Katanya, pengelolaan tambang harus dilakukan per blok yakni blok penambangan dan reklamasi. Dan terkait adanya potensi dampak kerusakan pada lingkungan akibat penambangan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan pengawasan lebih lanjut dengan pihak ESDM. Terlebih dampak sosial dan masyarakat yang dinilai menjadi salah satu hal persyaratan penting dalam penerbitan ijin IUP Operasi Produksi Tambang di suatu wilayah.

“Salah satu faktor penting selain dampak terhadap lingkungan adalah dampak sosial yang harus dilakukan kajian,” imbuhnya.

Sementara itu pendamping massa – Kuat Darmawan menegaskan, aktifitas tambang PT Garuda yang berlangsung tahun 2018 lalu katanya sudah menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Bahkan seringkali menyalahi prosedur penambangan dengan melakukan ktifitas pengerukan di area bibir pantai.

Praktis hal tersebut dinilai mengancam keselamatan warga akibat abrasi. Selain itu keberadaannya selama ini dinilai seringkali menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu pihaknya mewakili masyarakat setempat meminta DLH maupun dinas terkait, mengambil sikap dan melakukan kajian maupun penerbitan perizinan yang sesuai dengan fakta maupun aturan yang berlaku.

“Jika kondisi tersebut diabaikan kami akan melakukan aksi penolakan besar-besaran,”pungkasnya.

(guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *