Siltap Masih Terbentur Sejumlah Persoalan

Penghasilan tetap atau siltap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten Cilacap hingga kini masih menemui sejumlah persoalan. Siltap ini mengacu Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 pasal 81. Diantara penyebabnya adalah, saat ini belum semua desa di Kabupaten Cilacap dapat menjalankan ketentuan tersebut. Dalam Pasal 81 disebut, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70 persen dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif RT RW. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaandan  pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan yang digunakan untuk mendanai Siltap dan tunjangan Kades, Sekdes dan perangkatnya adalah sebesar 30 persen.  Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Diantaranya menggunakan Alokasi Dana Desa.

Usai Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2019 di Gedung Diklat Praja , Rabu pagi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Cilacap –  Akhmad Arifin mengatakan, ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Diantaranya meningkatkan kualitas swadaya masyarakat seperti model gotong royong namun teradministrasikan dengan baik.

“Dispermades akan melakukan sejumlah upaya bersama pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal bagi pemberian Siltap dan Tunjangan Kades berikut perangkatnya,” imbuh Arifin.

Tentang Ketentuan Siltap Kades dan Perangkatnya

Dari sejumlah sumber Bercahaya FM merangkum tentang Kesejahteraan para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh perangkatnya yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada 28 Februari 2019 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 yang antara lain menyebut, penghasilan tetap atau Siltap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Selanjutnya, Bupati atau Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap tersebut dengan sejumlah ketentuan. Seperti besaran Siltap Kades setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II a dan b. Untuk Siltap Kades dan perangkat desa besarannya berada dibawah Kades.

Selanjutnya,  jika Alokasi Dana Desa atau ADD yang dikucurkan tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kades dan perangkatnya, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Apabil Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap  diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

(guruh/Ady )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *