Upaya Pemberantasan Mafia Tanah, Kementrian ATR/BPN Gelar Sosialisasi

CILACAP – Mafia tanah adalah sesuatu yang harus diperangi oleh semua pihak, tidak hanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja, melainkan juga Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian, Kejaksaan, PPAT, Camat para Kades/Lurah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPN Cilacap, Karsono, dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, di Hotel Sindoro Cilacap, Selasa (14/12/2021).

Menurutnya, mafia tanah sangat merugikan baik perseorangan maupun negara.“Perorangan misalnya misalnya seseorang dapat kehilangan hak atas tanahnya karena ulah mafia tanah. Bisa negara di rugikan mafia tanah misalnya sertifikat yang dijaminkan di Bank untuk pinjaman sejumlah uang, ternyata sertifikatnya palsu, ini kan merugikan negara,” Ucapnya.

Karsono menyebut, modus yang dilakukan mafia tanah ialah di awali dengan dengan pemalsuan dokumen, kerjasama yang melibatkan berbagai pihak.

Ia menyampaikan bahwa munculnya mafia tanah dapat di antisipasi yakni dengan cara setiap bidang tanah yang dimiliki harus digunakan, dimanfaatkan secara aktif tidak boleh dibiarkan atau ditelantarkan.

 “Tentu harus di sertifikat, sehingga saat ada pihak lain yang akan masuk, segera diketahui, kalau akan melakukan transaksi jual beli dan sebagainya, bisa melakukan pengecekan, karena ada dokumen – dokumen manakala obyeknya adalah terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat,” lanjutnya.

Dalam memberantas mafia tanah, BPN membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama para Kades/Lurah yang merupakan garda terdepan dari obyek tanah yang belum bersertifikat. Karena selain pemilik tanah itu sendiri, yang paling tahu situasi kondisi dari obyek tanah tersebut adalah aparat ditingkat Desa atau Kelurahan.

Karsono juga menjelaskan, bahwa penyebab utama munculnya mafia tanah ialah saat ini tanah memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang tinggi sehingga kebutuhan akan tanah terus meningkat. “Banyak modus mafia tanah, diantaranya pemalsuan dokumen sertifikat, sertifikat ganda, hilang,” beber Kepala BPN.

Dia menerangkan, apabila terbukti adanya kerja sama dengan pejabat misalnya kepala desa, PPAT, dan/atau BPN maka dapat di junctokan ke Pasal 55. “Selain itu apabila terbukti ada penyuapan atau gratifikasi dalam penyalahgunaan kewenangan, dapat diterapkan UU Tipikor, ” katanya.

Pihaknya juga selalu mengingatkan bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, untuk datang langsung ke kantor BPN mengurus sertifikatnya. “Kalau ada permasalahan atau kurang jelas, kami ada yang namanya seksi penanganan sengketa, bisa kita undang dengan pihak yang bersengketa, kita mediasikan,” jelasnya.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan SKPD, PPAT, Camat, Kades/Lurah, akademisi, serta melibatkan Narasumber dari Kejari, Polres, dan Akademisi fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), yang menyampaikan materi terkait mafia tanah dilihat dari sudut pandang narasumber masing-masing. (tan/bercahayafm)