Minim Kapasitas SDM, Ditemukan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa

Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Jalabumi Cilacap pada Kamis (13/06) .

Implementasi APBDes kembali terkendala dengan minimnya kapasitas SDM aparat desa. Diantaranya untuk mengelola dana desa yang jumlahnya relatif besar ketimbang keuangan desa sebelumnya. Akibatnya, prosedur penyusunan pertanggungjawaban masih belum maksimal karena dianggap terlalu rumit bagi aparat desa.

Keterbatasan kapasitas SDM tersebut juga mengakibatkan adanya temuan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Seperti temuan dugaan kegiatan fiktif, mark up harga,  jumlah maupun kuantitas barang. Temuan lain adanya belanja fiktif, terlambatnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dan masih adanya penggunaan dana APBDES diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Termasuk penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau golongan.

Demikian diungkapkan Kepala Dispermades Cilacap –  Achmad Arifin pada Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Jalabumi Cilacap pada Kamis pagi tadi.

Pihaknya meminta seluruh Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan untuk lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam membina serta mengawasi pemerintahan desa. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Dispermades kedepannya bakal mengoptimalkan kapasitas SDM para Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan melalui sistem Perencanaan Desa berbasis data website maupun aplikasi desa. Mereka dibekali ilmu terapannya oleh Dinas Kominfo dan Tenaga Ahli P3MD.

“Saya menyambut baik, karena kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat dalam rangka membangun komunikasi yang sistematis, sekaligus juga meningkatkan keterpaduan penyelenggara pemerintahan, khususnya antara Pemerintahan Desa, Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Arifin menambahkan, kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat, yakni sebagai sarana evaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan maupun untuk membahas masalah yang terjadi di tingkat desa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Sementara itu Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa, Endah Setiarini mengatakan, nantinya setiap desa dapat mengelola  maupun mengembangkan potensi desa melalui website SIMBA.

“SIMBA itu nantinya menyajikan informasi masing – masing desa. Mulai dari kependudukan, profile desa, aset desa dan lainya. Sehingga dapat memudahkan siapapun untuk mengetahui informasi maupun potensi setiap desa yang ada di Cilacap. Selain itu desa juga dapat mempromosikan potensi wisata di dalam website tersebut,” jelas Endah.

Endah berharap seluruh elemen pemerintahan desa maupun kecamatan dapat bekerja optimal dengan membangun sinergi agar kemajuan desa di Cilacap semakin merata. (guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *