Bahas Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pemkab Cilacap Gelar Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023

CILACAP – APBD Tahun 2023 di harapkan mampu menjadi salah satu pendukung suksesnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Hal itu di sampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023, Selasa, (4/1/22) bertempat di Gedung Diklat Cilacap.

Kegiatan ini sekaligus sebagai media untuk membahas kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2023. “Kita dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akhirnya adalah tersusunya rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023,” Ucapnya.

Kegiatan ini turut di hadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman para Kepala OPD,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap Ir. Sujito memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap Cilacap tahun 2023.

Menurutnya, ada prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2023, antara lain : Pemantapan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar, Peningkatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berdaya saing, Perwujuan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta peningkatan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana.

Ditemui usai kegiatan, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan solusi terkait permasalahan umum diantaranya ialah gaji PPPK yakni Rp 470 Milyar selama tahun 2022. Ia mengatakan bahwa akan berupaya menggali potensi peningkatan PAD. “Memang di athun 2021 kan kita ada 10 perubahan kerja kaitannya dengan retribusi, harapannya itu bisa meningkatan PAD,” katanya.

Selain itu, efisiensi dalam segala hal. “Tidak menutup kemungkinan efisiensi dalam kegiatan kita sehari – hari, yang memang bisa kita efisienkan  untuk bisa mencadangkan untuk belanja pegawai,” katanya.

Syamsul menambahkan, dalam kegiatan ini pihaknya mengevaluasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan agar regulasi dengan aturan 40% fisik bisa di laksanakan dan di pertahankan.

“Contoh kegiatan yang seremonialitas mending gak usah. Kaya rapat gitu, biasanya rapatnya 3 kali 4 kali cukup sekali rapat tapi langsung kerja,” tegas Wabup.

Pernyataan tersebut disampaikan mendasari beberapa permasalahan umum dalam APBD 2022, antara lain turunnya pendapatan yang berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 ke 2022 sebesar Rp 218,33 miliar, meningkatnya beban belanja gaji untuk formasi CPNS dan P3K, dan banyaknya mandatory spending yang harus dipenuhi melalui APBD 2023.

Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi memaparkan beberapa upaya yang harus dilakukan. Yakni menaikkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2021 untuk penerangan jalan sebesar 10 %, mineral bukan logam dan batuan 25 %, parkir 25 %, dan air tanah 15 % sesudah perubahan.

Konsultasi publik dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf sebagai moderator. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat bersama Wakil Ketua DPRD Saiful Mustain, Wakil Bupati Syamsuol Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf beserta Asisten Sekda, dan kepala OPD jajaran. Konsultasi publik juga diikuti sejumlah stakeholder secara daring. (tan/bercahayafm)