Bupati Cilacap Hadiri Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention atau (MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021

CILACAP – Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menghadiri acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention atau (MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021 secara virtual di Ruang Prasanda Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, Selasa 31 Agustus 2021.

Launching ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa kegiatan launching sistem MCP ini merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , dan Menteri Dalam Negeri, yang bertujuan untuk melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan – penyimpangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri  Tito Karnavian menyoroti anggaran belanja Pemerintah Daerah yang lebih banyak di habiskan untuk kegiatan yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti anggaran perjalanan dinas, rapat dan lainnya yang porsi anggarannya makin membesar.

“Belanja modal pun yang di tujukan untuk kepentingan masyarakatpun,  itu pun banyak lagi di gunakan untuk kepentingan aparatur juga, sehingga bisa mendapatkan bonus dari situ. Akhirnya yang betul – betul  untuk masyarakat  menjadi kecil sekali proporsinya. Dan itu akan berakibat pembangunan kurang berjalan dengan maksimal, jalan tidak terawat, sampah bertebaran, sungai – sungai menjadi tidak terurus, kenapa? Karena memang tidak dianggarkan di situ, kalaupun dianggarkan, justru anggarannya di pakai sebagai laju untuk aparat lagi,” jelas Tito.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa momentum ini menjadi salah satu cara melepaskan anak bangsa dari perang korupsi. Disebutnya, telah dipahami bersama bahwa KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara, mulai dari pencegahan.

“Dalam hal ini KPK juga melakukan supervisi atas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. KPK juga melakukan penindakan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi,” tegasnya.

Penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu diberikan kepada 10 provinsi yang ada di seluruh Indonesia sebagai penerima penghargaan secara virtual. Kesepuluh provinsi tersebut yaitu Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Banten, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Riau, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemprov Lampung, Pemprov Bali, Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan ini, Bupati Cilacap didampingi Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf, Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap Indro Cahyono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dian Setyabudi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, dan perwakilan OPD terkait.

Sementara, ditemui usai acara, Inspektur Indro Cahyono menjelaskan, saat ini  KPK lebih menekankan kepada pencegahan, ada 8 area intervensi, sebagai indikator fungsi keberhasilan.

“Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah,” pungkasnya.

(Berita/Intan/BercahayaFm)

dok : Kominfo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *