DEKLARASI PANCA SUARA LPPL INDONESIA

Ditengah keberagaman struktur kelembagaan , sistem penganggaran dan dinamika aturan perundangan saat ini, menjadi semangat pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal-LPPL untuk melahirkan sebuah kesepakatan dengan mendeklarasikan Panca Suara LPP Indonesia, Kamis Siang di Surabaya.

h Konferensi Nasional LPPL yang digelar, serangkaian peringatan Hari Pers Nasional-HPN di Surabaya yang bernilai strategis ini, menjadi permulaan dengan kekuatan bersama seluruh pengelola LPPL dalam mewujudkan jatidirinya, sehingga tidak tergerus oleh media lain. Ketua Panitia Konferensi Nasional LPPL, Syaifudin Akhmad yang juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dalam sambutannya mengakui, LPPL diistilahkan sebagai anak Kementerian/Dinas Kominfo dan adik dari LPP RRI ini, keberadaannya di daerah sangat berperan sebagai media dalam penyebarluasan dan diseminiasi informasi.Namun eksistensi LPPL tidak dapat berdiri sendiri, tanpa kehadiran pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam turut menguatkan radio publik di daerah ini. Berbagai persoalan berkaitan derngan badan hukum, status kelembagaan, sistem penganggaran, tata kelola siaran dan administrasi keuangan yang selama ini turut mewarnai perjalanan LPPL menjadi membahasan menarik dalam konferensi Nasional LPPL yang mernhadirkan nara sumber Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Emil Dardak, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Satya Wira Yudha, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Dewan Pengawas LPP RRI, Mistam Abuzamma. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Satya Wira Yudha menjawab pertanyaan Bercahaya FM merngakui, penguatan LPPL harus diperkuat eksistensinya, baik secara hukum maupun standar operasionalnya.

Karena LPPL, menurut Satya Wira Yudha harus mampu memainkan perannya dalam mengkombinasikan 2 kepentingan, baik pusat maupun daerah.

Hal senada diakui, Wakil Gubernur Terpilih, Emil Dardak juga mengakui LPPL memiliki peran dan misi yang penting dalam membuka ruang publik untuk berperan dalam pembangunan, sekaligus mengkomunikasikan kepentingan pemerintah di daerah dan masyarakat.

Hal tersebut , sejalan dengan 5 point deklarasi Panca Suara LPPL Indionesia, yang meluputi menegakkan komitmen LPPL sebagai lembaga penyiaran Non Komersial, Non partisan, dan berimbang untuk mewujudkan ketahanan informasi. Meminta pemerintah dan DPR RI mendukung eksistensi LPPL melalui UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan den Keputusan Menteri. Mengoptimalkan siaran berjaringan LPPL, meningkatkan kesejahtreraan dfan kompetensi yang profesional dan membentuk Forum LPPL Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *