DPRD Gelar Rapat Paripurna, Tetapkan Sejumlah Peraturan Daerah

CILACAP – Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Pelestarian Bahasa Daerah menjadi Peraturan Daerah, menjadi pembahasan pokok pada Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa, 31 Agustus 2021.

Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindi Syakir, Purwati, dan Saiful Musta’in. Hadir pula Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf.

Selain itu, Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap tentang Kepemudaan, Kawasan Tanpa Rokok, dan Penyampaian Raperda dari Bupati Cilacap kepada DPRD tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Layak Anak.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, sangat mengapresiasi dengan penetapan sejumlah raperda insiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya, Pemkab Cilacap siap untuk melaksanakan dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam rangka memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, serta tanggungjawab Pemkab Cilacap, maka perlu pedoman yang mengatur terkait penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditemui usai acara, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat menyampaikan, ada dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap, yakni tentang Kepemudaan dan Penataan Kawasan Tanpa Rokok.

“Tentu semua sepakat, pemuda itu tulang punggung bangsa, harus di atur supaya lebih mendapatkan ruang dan di fungsikan peran yang maksimal dari pemuda, tentunya ada hal lain yang bisa di support oleh pemerintah daerah berkaitan dengan peran pemuda di Kabupaten Cilacap. Kemudian, penataan kawasan tanpa rokok, ada kawasan – kawasan untuk dilrang orang merokok di situ, ini akan di tata, ini untuk menjaga kesehatan masyarakat,” jelas Taufik.

Terkait pelestarian bahasa derah, dengan ditetapkannya Raperda tentang Pelestarian Bahasa Daerah menjadi Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah dengan dukungan dari semua pihak siap untuk melaksanakan dan mengimplementasikan demi terwujudnya kelestarian bahasa agar tidak tergeser dan mengalami kepunahan yang merupakan ekspresi kebudayaan serta kearifan lokal.

(Berita/Intan/BercahayaFm)

dok : Kominfo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *