Penanganan Limbah PLTU Karangkandri Lambat, Warga Geruduk DLH

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, Awaludin Muri saat menanggapi ratusan peserta aksi unjuk rasa di depan kantor DLH Cilacap, Senin (30/09/19).

Merasa kecewa lantaran penanganan persoalan limbah  PLTU Karangkandri yang lambat dan tak kunjung  diselesaikan oleh Pemkab, ratusan masa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan atau FWPL, Dusun Winong, Desa Selarang Kesugihan, menggruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, Senin (30/09/19).

Perwakilan mass –  Agus Mulyadi mengatakan, mayoritas warga Dusun Winong menuntut adanya kejelasan terhadap penanganan limbah sisa pembakaran batubara berupa abu. Sebab, sejak lima tahun terakhir dampak buruk kesehatan telah dirasakan warga diwilayahnya. Khusunya anak – anak mengalami penyakit pernafasan hingga iritasi kulit. Oleh karenanya mereka menuntut agar limbah berbahaya harus segera dipindahkan dan diminimalisir dampak buruknya.

Lebih lanjut, kendati kedatangan masa telah disambut oleh pihak DLH, namun katanya masih belum sesuai harapan. Sebab sejumlah tuntutan masih belum mendapatkan kejelasan dan kepastian. Dan jika Pemkab Cilacap tidak segera mengatasinya, mereka berencana melakukan aksi yang lebih besar di DLH Provinsi dan melayangkan suara keluhannya kepada pihak Kementrian Lingkungan Hidup.

“Anak – anak kita banyak yang mengidap Bronkitis dan penyakit kulit karena dampak dari limbah B3 PLTU Karangkandri Cilacap. Sudah 5 tahun kami merasakannya dan kami menuntut Ash Yard dapat dipindahkan agar limbah tidak ada ditempat kami. Secara tegas kami tidak mau bentuk kompensasi lain, kami hanya ingin bagaimanapun caranya limbah tersebut tidak lagi berdampak pada lingkungan,” ujar Agus.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilacap – Awaludin Muri mengatakan, sejumlah tuntutan masyarakat Winong sudah dipenuhi. Mencakup keterbukaan informasi mengenai hasil dari tim pemantauan limbah khsusunya PLTU S2P Karangkandri. Selain itu pemindahan lokasi Ashyard katanya tidak serta merta bisa dilakukan. Sebab uji amdal dan pembangunan merupakan kewenangan DLH Provinsi. Kendati demikian, Awaludin berjanji persoalan ini bakal ditindaklanjutinya. Salah satunya memfasilitasi warga dengan pihak PLTU S2P.

“Kami akan menindaklanjutinya dengan memfasilitasinya, dan secepatnya akan mengupayakan mencari jalan yang terbaik,” ungkap Awal ketika menemui ratusan masa.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait yakni PLTU S2P belum memberikan tanggapannya kepada wartawan yang meliput aksi tuntutan warga Winong tersebut. (Guruh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *